Realisasi Sejuta Rumah

Program Sejuta Rumah yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR akhirnya menemui titik temu yang menggembirakan, pasalnya target realisasi sejuta rumah sudah mencapai angka 1,1 juta unit. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat telah menargetkan realisasi program kerjanya yakni sejuta rumah yang mampu mencapai angka 1,1 juta unit rumah. hal ini berarti, merupakan pencapaian pertama kalinya semenjak tahun 2015 yang mencapai target.

Sejuta Rumah

Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Penyediaan Rumah menyebut bahwa target rumah tersebut bisa tercapai dikarenakan semua pihak yang berkepentingan ikut bekerjasama dalam memahami target yang harus dicapai. Khalawi juga mengatakan bahwa diperkirakan pada akhir Desember 2018 bisa mencapai 1,1 juta unit rumah. Di sisi lain, Kementerian Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat juga telah memiliki cadangan sebanyak 120 ribu rumah yang dibangun dengan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara).

Dirinya juga mengatakan bahwa dalam 3 tahun terkahir ini saja target 1 juta rumah tidak dapat tercapai dikarenakan adanya beberapa kendala yakni harga tanah yang tinggi di kota - kota besar, regulasi yang terjadi, hingga biaya - biaya lainnya.

Bakrie Akan Kelola Blok Banyumas

Grup Bakrie akhirnya memenangkan lelang Blok Banyumas, yang artinya PT Minarak Brantas Gas afiliasi Grup Bakrie akan segera memproduksi minyak dan gas yang sebelumnya dilelang pada bulan Agustus dan baru saja diumumkan pada hari senin 22 oktober 2018 lalu.

Blok Banyumas

Faruq Adi Nugroho, Presiden Direktur Lapindo Brantas Inc menyatakan bahwa setalah pihaknya memenangkan survey tersebut, pihak korporasi akan segera melakukan survei seismik guna mengetahui besaran potensi cadangan minyak dan juga gas bumi di dalamnya. Faruq mengatakan bahwa akan melakukan uji seismik sebentar dan akan segera memproduksi migas setelahnya.

Seperti yang sudah dikethaui, PT Lapindo Brantas Inc memiliki anak usaha yang bernama PT Minarak Brantas Gas. Sementara itu, Lapindo Brantas juga telah berbahagia karena mendapatkan ijin perpanjangan blok brantas yang berlokasi di Jawa Timur tersebut. Sedangkan Blok Banyumas akan dikelola oleh PT MInarak Brantas Gas yang memiliki komitmen pasti selama 3 tahun pertamanya sebesar 4 juta dolar amerika serikat. Rencananya, dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan survei G&G (geologi dan geofisika) dan juga pengeboran satu sumur eksplorasi dengan catatan bonus kontrak sebesar 500 ribu dolar AMerika Serikat.

Produksi Gas Terbaik Indonesia

Produksi Gas Dalam Negeri dikabarkan tengah mengalami penurunan pada tahun 2017 lalu dan ini merupakan penurunan dengan titik terendah. Selama tujuh tahun terakhir, produksi gas bumi nasional tahun 2017 merupakan produksi dengan titik terendah.

Produksi Gas

Hal ini dirujuk dari hasil kajian BP (British Petroleum) Statistical Review of World Energy edisi yang ke 67. Di dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa produksi gas nasional tahun 2017 hanya tercatat sebesar 58,4 juta toe (tonnes oil equivalent. Yang artinya kinerja ini turun sebanyak 3,6% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mampu mencapai 60,8 juta tonnes oil equivalent.

Dan jika dilihat jauh kebelakang maka produksi gas alam tanah air pernah mencapai titik yang tertinggi sepanjang 7 tahun terakhir yakni terjadi pada tahun 2010 dengan pencapaian produksi sebesar 74,8 juta tonnes oil equivalent. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan sehingga produksi gas alam menjadi 71,1 juta tonnes oil equivalent. Dan kembali mengalami penurunan pada thaun 2012 sehingg menjadi 67,3 juta tonnes oil equivalent .

KPK Usut Suap PLTU Riau 1

Kasus Suap PLTU Riau 1 yang menyeret Eni Saragih semakin menemukan titik terang. pasalnya, Eni Saragih akhirnya membuka suara terkait aliran dana sebesar 2 miliar rupiah tersebut. Tersangka kasus suap PLTU Riau 1 Eni Maulana Saragih membuka mulutnya kepada KPK (komisi pemberantasan korupsi) terkait bukti aliran dana kasus suap proyek tersebut. Meskipun demikian, beberapa pejabat elit partai Golongan Karya menyangkal terhadap aliran dana yang kabarnya masuk kedalam dana Partai Golongan Karya.

PLTU Riau 1

Dalam pemanggilan KPK, Eni saragih mengaku penyidik hanya memeriksa kelengkapan berkas - berkas perkara terkait dengan kasus dugaan suap PLTU Riau 1. Nantinya, pemeriksaan tahap kedua akan dilakukan selambatnya tanggal 14 November 2018 mendatang.

Eni Saragih mengaku pasrah terkait statusnya sebagai tersangka karena ini wewnang KPK, dan dirinya juga mengaku telah memberikan bukti bahwa aliran dana sebesar 2 miliar rupiah tersebut mengalir untuk Partai Golongan Karya. Menurut Eni Saragih, aliran dana tersebut akan digunakan untuk mendanai kegiatan pra Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) dan juga sejumlah kegiatan partai golongan karya.

Berita Terkini : Sejumlah Tol Siap Diresmikan Jokowi

Berita Terkini mengenai perkembangan sejumlah tol yang dibangun Presiden Joko Widodo atau yg biasa disebut Tol Jokowi telah banyak yang sudah beroperasi. Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) telah menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera meresmikan sejumlah jalan tol, yakni tiga ruas jalan tol pada Oktober 2018 sekarang ini.

Berita Terkini

Adapun tigas ruas tol tersebut adalah tol solo-ngawi seksi sragen - ngawi, tol pejagan-pemalang seksi III dan Seksi IV, dan tol Bogor-ciawi-sukabumi atau Bocimi seksi ciawi-gombong.

Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR Indonesia mengatakan bahwa dalam pembangunan ketiga ruas tol tersebut pihaknya telah menyelesaikan tol dengan panjang 104 kilometer tersebut. Basuki juga mengatakan bahwa hanya tinggal menunggu jadwal dari Presiden Joko Widodo untuk meresmikan jalan tol tersebut. Menteri PUPR juga mengatakan bahwa ketiga ruas tol tersebut adalah bagian dari total 13 tol yang akan selesai pengenrjaannya tahun ini. Jadi, seluruh ruas tol itu selesai maka panjangnya tol baru yang dapat dioperasikan tersebut bisa mencapai 468 kilo meter.

Semrawutnya Izin Meikarta - Berita Ekonomi

Gejolak ekonomi Indonesia saat ini dikejutkan dengan skandal terungkapnya kasus suap Meikarta. Dirujuk dari Berita Ekonomi Nasional, pada awalnya rencana lippo grup untuk membangun Megaproyek Meikarta diatas lahan yang memiliki luas 500 hektar di wilayah Cikarang, Jawa Barat ini sempat memiliki ancaman untuk tidak dapat melanjutkan proyek tersebut.

Berita Ekonomi

Namun akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya memberikan ijin pembangunan hanya seluas 84,6 hektar saja pada bulan Maret 2018 lalu. Ini jauh lebih rendah dari kebutuhan lahan untuk pembangunan Megaproyek tersebut.

Nampaknya, proses perijinan yang hanya dapat diurus pada Pemprov Jabar tidak menyurutkan upaya lippo grup untuk meloloskan perijinan proyek yang memiliki nilai sampai dengan 278 triliun rupiah tersebut. Namun sayangnya, upaya yang dilakukan lippo grup yang memilih opsi jalan pintas telah diendus dan dihentikan oleh KPK (komisi pemberantasan korupsi). KPK mampu membongkar skandal dugaan suap yang dilakukan oleh Grup Lippo untuk memuluskan izin pembangunan diatas tanah seluas 774 hektar tersebut. Adapun pejabat daerah yang terlibat adalah Bupati Kab. Bekasi NeneNg Hasanah Yasin yang bersama empat pejabat tinggi pemerintahan Kab. bekasi menerima suap sebesar 7 miliar rupiah dari total 13 miliar yang akan diterimanya.

Berita Bisnis : Pendistribusian Gas Bumi

Berita Bisnis Nasional hari ini diisi dengan isu penyaluran gas bumi yang dalam penggunannya masih untuk penggunaan domestik. Slama kuartal III tahun 2019 nanti, penyaluran gas bumi akan didominasi untuk keperluan konsumsi dalam negeri. hal ini seiring dengan cita - cita pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gas bumi domestik.

Berita Bisnis

Wisnu Prabawa Taher, Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan bahwa pada bulan september 2018 distribusi gas telah mencapai 6.412 MMscfd. Sedangkan dari distribusi tersebut, ada 5 Kontraktor dengan sumabnagn gas alam terbesar yaitu BP Tangguh, Pertamina EP, PT Pertamina Hulu Mahakam, Eni Muara Bakau, dan juga ConocoPhillips Grissik.

Wisnu mengatakan pada hari Rabu 17 Oktober 2018, bahwa dari 6.412 MMscfd tersebut ada sekitar 59% didistribusikan kedalam pasar dalam negeri, dan mereka akan mengupayakan penyerapan oleh pasar domestik bisa lebih optimal lagi dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan energi primer Nasional.

Pemanfaatan Sisa Waktu Untuk BBM Satu Harga

Pengembangan wacana program BBM atau bahan bakar minyak nasional yang satu harga sampai saat ini masih saja belum mencapai target yang telah ditetapkan. Merujuk pada informasi dari Katadata, bahwa hingga saat ini, sampai dengan penghujung tahun 2018 masoh ada sisa 3 bulan lagi untuk menyelesaikan target yang telat ditetapkan tersebut.

BPH Migas (badan pengatur hulir minyak dan gas bumi) juga menyatakan bahwa semenjak tahun 2017 hingga tanggal 14 oktober 2018 saat ini sudah ada sekitar 94 SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) yang telah menerapkan kebijakan satu harga bahan bakar minyak di seluruh Indonesia.

Sejumlah SPBU diantaranya ada 77 SPBU yang sudah diresmikan dan telah beroperasi penuh. sisanya adalah SPBU yang juga sudah berjalan namun masih belum diresmikan. Fanshurullah Asa, Kepala BPH Migas mengatakan bahwa sudah ada 94 SPBU dari total 130 SPBU di tahun 2018 ini yang sudah tercapai, yakni sekitar 72% dari target SPBU yang menerapkan Harga BBM satu harga.

Dibalik Rumitnya Pembentukan Tim Sukses Prabowo

Sebelum penyerahan dokumen untuk KPU, nampaknya saat ini proses pembentukan Tim Sukses Prabowo masih belum menemui titik temu. Sedangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko WIdodo dan ma'ruf Amin terlihat sudah rapi dan siap untuk manju ke KPU.

Padahal waktu untuk mengumpulkan susunan tim sukses ke KPU (komisi Pemilihan Umum) pada akhir pekan depan yang akan datang.Nampaknya akan banyak tokoh yang menolak untuk ikut membantu menyukseskan tim sukses prabowo sandiaga itu termasuk dari kader - kader partai pendukungnya. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa belum kuatnya ikatan pada kubu koalisi untuk menantang petahana.

Hasyim Asyari, Komisioner KPU mengatakan bahwa struktur dan juga daftar nama tim suskes untuk kampanye capres dan cawapres wajib diserahkan paling lama pada hari sabtu pekan depan atau tanggal 22 september 2018. hal in dikarenakan waktu untuk kampanye pilpres (pemilihan Presiden) 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018. Alasan ini berdasarkan peraturan dari Komisi Pemilihan umum No. 22 Tahun 2018 mengenai Pencalonan Peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23/2018 Mengenai Kampanye Pemilihan Umum.

Alasan Pajak Impor Mengalami Kenaikan

Besaran Pajak Impor yang ditanggung oleh beberapa Korporasi Besar Indonesia saat ini tengah menanti keuntungan dari pajak impor tersebut. Pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan aturan yang mengatur untuk menahan laju impor dengan cara menaikan biaya pajak penghasilan terhadap 1.090 jenis barang konsumsi hasil impor sehingga dapat membuka peluang untuk sejumlah Produsen lokal agar dapat mendominasi kembali pasar Nasional.

Produsen tersebut adalah korporasi besar yang ada di Indoneisa diantaranya yakni Produsen Industri keramik PT Arwana Citra Mulia Tbk, kemudian industri produsen Ban ada PT Multistrada Arah Sarana Tbk dan PT Gajah Tunggal Tbk, Industri sabun dan kosmestik PT Kino Indonesia Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk, Industri tekstil dan garmen PT Sri Rejeki Isman Textile Tbk dan pada industri produsen Otomotif PT Astra International Tbk.

Helmy Kristanto, Analis PT Danareksa Sekuritas mengatakan bahwa ada tiga poin utama dalam kebijakan untuk menaikan tarif PPh Impor yang pertama adalah pengendalian impor ditujukan untuk produk - produk jenis konsumsi sehingga dapat memberikan efek dorongan untuk produk lokal sebagai subtitusinya.

Lawan Likuditas Dengan Obligasi Bank

Kebijakan Obligasi Bank saat ini dinilai sebagai keputusan yang tepat ditengah maraknya himpitan likuiditas yang mengahantui perbankan. Kabar baik ini berhembus seperti angin segar bagi dunia perbankan nasional yang sedang diteror geholak pasar finansial global. Obligasi atau surat utang yang dikeluarkan oleh Bank - Bank lokal saat ini dinilai sebagai opsi yang sangat menarik untuk manfaat investasi jangka panjang disebabkan menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi serta fundamentalnya dipandang kokoh.

Penilaian ini dapat mengupayakan perbaikan perbankan dalam mengumpulkan sumber pendanaan eksternal guna menambah angka likuiditas dan juga beragam kebutuhan lainnya. Sistem imbal hasil surat utang korporasi telah merangkak naik dan itupun terjadi pada surat utang / obligasi perbankan Nasional.

Tren Obligasi bank ini seirama dengan adanya fenomena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang semakin menggila. Kenaikan nilai suku bunga acuan yang turut serta mengerek bunga pada perbankan, dan juga menimbulkan lonjakan imbal hasil obligas negara atau Surat Utang Negara (SUN).

Kepemilikan NPL Kredit Rukan Semakin Meninggi

Saat ini, kepemilikan NPL Kredit pada sektor pemilik Ruko dan RUkan merupakan yang tertinggi di Bulan Juni 2018 ini. Aliran dana yang dikucurkan oleh Perbankan untuk kepemilikan ruko ataupun rukan hingga pada akhir bulan Juni 2018 telah mencapai angka 25,95 triliun rupiah. Dari banyaknya angka tersebut, sebesar 5,11% atau sebnayak 1,33 triliun rupiah dari total kredit yang masuk adalah kategori kredit yang bermasalah atau non performing loan (NPL). seperti yang diketahui, NPL pada sektor ruko dan rukan adalah yang terbesar jika dibandingkan dengan sektor yang lainnya.

Pada urutan kedua, sektor industri dengan rasio non performing loan terbesar berikutnya adalah kegiatan - kegiatan yang masih belum jelas batasannya yaitu mencapai sebesar 4,9% dari total banyaknya kredit yang telah dikucurkan atau sebanyak 2,89 triliun rupiah.

Pada urutan ketiga terdapat sktor industri penyediaan akomodasi dan juga penyediaan makanan dan minuman dengan total nilai non performing loan sebesar 4,9% dari keseluruhan jumlah dana yang dikucurkan.

Efek Neraca Finansial Surplus Terhadap Perekonomian

Neraca Finansial Nasional dalam periode 5 tahun terakhir menunjukan efek yang menggembirakan yakni Neraca Fiannsial Indoneisa mengalami surplus sebanyak 142,2 Milyar Dolar Amerika. Kbeijakan Moneter AS (Amerika Serikat) ketika pasca krisis tahun 2008 yang akhirnya disebut sebagai Quantitative Easing (QE) dan juga rezim suku bunga rendah mengakibatkan Indonesia kaya akan dana asing.

Dalam periode lima tahun ini saja Neraca finansial Nasional yang dihitung secara kumulatif mengalami surplus sebesar 142,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 1.990 triliun rupiah. Halim ALamsyah, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa dana tersebut merupakan dana tabungan orang asing di Indonesia yang telah ditempatkan pada investasi protfolio.

Namun sayagnya terjadinya gejolak dan ketidakpastian dunia Internasional menyebabkan dana asing tersebut menyusut sebanyak kira - kira 30 Miliar Dolar Amerika Serikat. Halim juga berujar dalam peluncuran CNBC Indonesia bahwa dia  menanyakan kemana perginya uang 30 miliar dolar Amerika Serikat tersebut, akrena itu tidak termasuk kedalam dana pihak ketiga atau DPK perbankan karena persentase pertumbuhan DPK tengah mengalami perlambatan dibawah 10%.

Kebijakan Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga Premium

Kenaikan Harga Premium dikabarkan akan terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, apakah kebijakan untuk menaikan harga premium sudah tepat untuk dilakukan atau malah dapat menyengsarakan rakyat kecil. Pihak Istana Kepresidenan akhirnya berkomentar atas berkembanganya isu penundaan kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) khususnya jenis Premium. Ahmad Erani Yustika, seorang staf khusus Presiden bidang Ekonomi mengatakan bahwa ada keputusan Presiden Jokowi dalam kebijaka utnuk menunda menaikan harga BBM jenis premium tersebut.

Erani juga menjelaskan bahwa ada sebanyak 3 poin penitng yang menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo yang pada akhirnya memaksa Ignasius Jonan, menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda untuk emnaikan harga BBM jenis Premium tersebut.

Poin pertama adalah Presiden Jokowi Meminta untuk mengkaji terhadap arah perubahan harga minyak internasional termasuk pada neraca minyak dan gas bumi secara ekseluruhan ujar Erani dalam pesan singkat yang disampaikan kepada media. yang kedua, Presiden Jokowi meminta pada Kemenkeu untuk menganalisis kondisi fiskal dalam ketahanan harga BBM. dan poin ketiga adalah Presiden Joko WIdodo ingin memprioritaskan untuk menstabilkan dan menjaga daya beli masyarakat.

Kerugian Material Akibat Gempa Situbondo

Gempa Situbondo yang terjadi beberapa hari lalu sempat menghebohkan publik dan membuat kepanikan Masyarakat. hal ini disebabkan beberapa minggu sebelumnya terjadi gempa dan tsunami di wilayah Palu dan DOnggala. Meski berjarak yang cukup jauh dari Palu dan Donggala, wajar bila Warga situbondo tetap menghadapi kekhawatiran terhadap Gempa yang terjadi diwilayahnya.

Gempa Situbondo memiliki kekuatan 6,4 skala ritcher yang mengguncang sebagian wilayah yang berada di Jawa Timur dan juga Bali pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 01.57 WIB lalu. Gempa tersebut berlokasi di laut pada jarak sekitar 55 kilometer arah timur laut Situbondo Jawa timur pada kedalaman 12 Kilometer dan tidak berpotensi Tsunami.

Rilisan sementara milik BNPB (badan nasional Penanggulangan Bencana) menyatakan bahwa gempa situbondo telah memakan korban jiwa sebanyak 3 orang akibat tertimpa bangunan yang hancur. Gempa juga menyebabkan sejumlah tempat tinggal penduduk mengalami kerusakan. Merujuk data dari BPBD Prov. Jawa Timur dan BPBD Kab. Sumenep, terjadinya kerusakan rumah terdapat pada sejumlha titik yaitu di Desa Jambuir, kecamatan Gayam Kepulauan Sapudi-sumenep, Kopedi Kec. Bluto, Kertasada kec. Kalianget, Masjid Desa Gendan timur Kec. Sepudi, dan juga Nyabakan Timur KEc. Batang.

Alasan Fintech Ilegal Menyerbu Indonesia

Maraknya Fintech Ilegal saat ini membuat banyak pihak harus berhati hati dan pandai untuk memilih layanan jasa keuangan online tersebut. proses yang mudah dan cepat merupakan salahs atu alasan konsumen untuk menggunakan jasa Fintech, akan tetapi hal ini dimanfaatkan oleh oknum fintech - fintech nakal sehingga membentuk fintech ilegal yang belum terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK).

Pesatnya pertumbuhan perusahaan keuangan Nasional yang berbasis Financial technology atau Fintech dibayang - bayangi oleh ancaman fintech asing yang eroperasi juga pada sektor pembiayaan / peer to peer landing. selain menargetkan pasar yang sama yaitu peer to peer landing Indonesia yang sangat potensial, maraknya serbuan fintech asing tersebut dilatarbelakangi oleh pengetatan aturan yang berlaku di Negara asalnya.

Tongan Lumban Tobing, Kepala Satuan Tugas Waspada Inveigasi Otoritas jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa tim satgasnya telah menemukan sebanyak 182 perusahaan fintech ilegal yang tenga beroperasi di pasar peer to peer (P2P) Indonesia. Kebanyakan fintech ilegal tersebut didominasi berasal dari Tiongkok, kemudian Malaysia, Thailand dan juga Amerika Serikat.